Indonesia menargetkan pertumbuhan industri 6,2% diyakini tercapai

JAKARTA: Kementerian Perindustrian optimistis target pertumbuhan industri manufaktur nasional sebesar 6,2% pada tahun ini bisa dicapai, seiring dengan pemulihan ekonomi domestik dan global.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang diolah oleh Kemenperin, pertumbuhan industri sempat melambat yaitu 4,59% pada kuartal III/2010, ketika kebijakan penaikan tarif dasar listrik diwacanakan dan mulai diberlakukan.

Namun, kinerja industri justru melonjak menjadi 6% pada kuartal IV/2010. Beberapa sektor industri yang mengalami pertumbuhan sangat positif pada kuartal IV meliputi logam dasar, besi, dan baja (10,7%), alat angkut, mesin dan peralatan (9,5%) dan tekstil, barang kulit, dan alas kaki (6,8%).

Sekretaris Jenderal Kemenperin Ansari Bukhari mengungkapkan kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) bukan merupakan faktor penghambat industri karena sejauh ini TTL dalam negeri masih yang termurah di Asia.

Menurut dia, yang harus menjadi perhatian utama justru masalah ketersediaan pasokan listrik yang sangat vital bagi rencana pengembangan industri.

“Industri itu melihat lebih pada pasokan, bukan menunggu apa capping dihapus atau tidak. Masalahnya ada tidak listriknya,” katanya hari ini.

Adapun, mengenai lonjakan pertumbuhan industri baja yang terjadi pada kuartal IV dibandingkan dengan kuartal III (-0,2%), menurut Ansari, hal itu merupakan dampak dari kebijakan yang diambil pemerintah, seperti SNI wajib, antidumping, dan safeguard, yang memungkinkan industri domestik tetap tumbuh.

Selain itu, beberapa program seperti kerja sama pengadaan barang berbasis baja untuk sektor ketenagalistrikan dan perkapalan, mendorong perbaikan industri baja nasional.

Industri Kerajinan Logam Cepogo, Boyolali

Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali Jawa Tengah sudah berpuluh-puluh tahun lamanya dikenal sebagai sentra produksi kerajinan logam tembaga dan kuningan. Produknya pun sudah sejak lama dikenal kalangan konsumen, tidak hanya konsumen domestik tetapi juga konsumen luar negeri.
Popularitas industri kerajinan logam Cepogo, Boyolali di mata kalangan konsumen itu bisa dicapai berkat keuletan, ketelatenan dan kerja keras serta sentuhan seni bernilai tinggi dari para perajin barang logam di daerah tersebut.
Berbagai barang kerajinan logam berbahan baku kuningan dan tembaga itu dapat ditemukan dalam bentuk barang kebutuhan sehari-hari seperti peralatan masak memasak, washtafel, bathtub, baki/nampan, wadah buah-buahan segar, tempat lilin dan lain-lain hingga produk hiasan interior, patung dari logam, hiasan dinding, lukisan mozaik logam tempa dan lain-lain. Banyak diantara pengusaha kerajinan logam tempa hand made dari kuningan dan tembaga di Cepogo, Boyolali yang sudah memiliki konsumen tetap di berbagai kota besar di tanah air. Bahkan, sejumlah perajin karya seni logam Cepogo juga ada yang sudah memiliki pelanggan tetap di luar negeri.
Sayangnya, gonjang-ganjing harga logam dasar seperti tembaga dan kuningan yang terjadi akhir-akhir ini menjadi batu sandungan yang sangat serius bagi kelangsungan industri kerajinan logam di wilayah Cepogo dan sekitarnya. Padahal bahan logam itu merupakan bahan baku utama bagi industri kerajinan logam Cepogo. Lonjakan harga logam yang dipicu oleh kenaikan harga komoditi logam di pasar dunia itu tampaknya tidak bisa diajak kompromi lagi sehingga jatuhnya korban berupa kolapsnya sejumlah pelaku industri kerajinan logam di Cepogo sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi.
Lonjakan harga bahan baku logam sebetulnya hanyalah merupakan salah satu penyebab rontoknya kalangan pelaku industri kerajinan logam di Cepogo dan mungkin juga di daerah lainnya di tanah air. Masih ada faktor lainnya yang menyebabkan menciutnya pasar barang kerajinan logam, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Faktor tersebut tidak lain adalah menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional maupun global sebagai dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia. Lonjakan harga minyak dunia yang pada bulan April 2008 lalu telah mencapai level US$ 120 per barrel telah mendongkrak kenaikan harga berbagai komoditi lainnya seperti komoditi pangan (biji-bijian dan serealia), komoditi perkebunan (minyak kelapa sawit, karet, kopi, kakao dan lain-lain) serta komoditi tambang (besi-baja, emas, nikel, tembaga, timah dan lain-lain). Kenaikan harga berbagai komoditi tersebut telah mengakibatkan daya beli masyarakat berkurang sehingga pertumbuhan ekonomi pun mengalami penurunan.
Namun, di tengah bergugurannya para pelaku industri kerajinan logam di Cepogo, ternyata masih ada segelintir industri kerajinan logam Cepogo yang tetap dapat bertahan dari badai krisis bahan baku dan penciutan pertumbuhan ekonomi. Salah satu diantara mereka adalah Benny Daryanto dengan Asta Kriya Art-nya.
Kelangkaan bahan baku bisa diatasi Benny dengan secara aktif mencari sumber bahan baku ke kota-kota lain di tanah air. Benny juga memanfaatkan jaringan pemasok bahan baku di berbagai kota untuk menjaga kelangsungan pasokan bahan baku logamnya. Sementara itu, penciutan pasar dapat diatasi Benny dengan cara melakukan berbagai terobosan pemasaran produk ke kota-kota besar di tanah air serta dengan meningkatkan frekuensi keikutsertaan di dalam berbagai pameran. Upaya tersebut selama ini cukup berhasil mengatasi kendala kelangkaan bahan baku dan penciutan pasar.
Sebelum membuka usaha sendiri, selama sembilan tahun Benny bekerja pada sebuah perusahaan industri kerajinan logam di Cepogo. Masa kerja selama sembilan tahun itu merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi Benny karena sejak awal Benny memang bercita-cita untuk mendirikan usaha kerajinan logam sendiri. Karena itu, Benny betul-betul memanfaatkan masa kerja tersebut sebagai ajang untuk menimba ilmu dalam rangka mempersiapkan diri mengelola usaha industri kerajinan logam sendiri.
Setelah merasa mampu untuk mendirikan usaha sendiri, pada tahun 2001 Benny mengundurkan diri dari perusahaan tempatnya bekerja. Selanjutnya pada tahun itu juga Benny langsung mendirikan usaha industri kerajinan logam Asta Kriya Art bersama dua rekan seperjuangannya. Bersama dua rekannya itu Benny betul-betul membangun usaha industri kerajinan logamnya itu dari nol. Dengan modal seadanya hasil bekerja selama sembilan tahun ditambah pengetahuan teknis produksi yang dimiliki serta jaringan pemasaran yang sedikit banyak sudah dikenalnya, industri kerajinan logam Asta Kriya Art terus berkembang setahap demi setahap. Proyek pertama yang ditangani Benny dan kawan-kawan adalah proyek pengadaan bagian-bagian bangunan yang terbuat dari tembaga untuk Balai Kota Solo pada tahun 2001.
Setelah proyek Balai Kota Solo rampung dengan sukses, pesanan berikutnya terus mengalir, baik dari berbagai kota di tanah air maupun dari luar negeri. Dengan terus mengalirnya pesanan itu, Benny dan kawan-kawan kini mengerjakan sekitar 90% kegiatan produksi berdasarkan pesanan yang masuk dan hanya 10% saja yang diproduksi untuk stok, khususnya untuk produk-produk berukuran kecil seperti produk hiasan interior.
Kini setelah tujuh tahun berlalu, Benny telah memiliki 19 orang karyawan yang mampu menghasilkan berbagai produk kerajinan logam dengan bermacam ragam desain, mulai dari produk berukuran kecil hingga produk berukuran besar. Mengenai desain produk yang dihasilkannya, Benny mengaku kebanyakan desain itu berasal dari pembeli yang memesan pembuatan suatu produk tertentu. Namun demikian, banyak juga barang-barang kerajinan logam buatan Benny yang desainnya dirancang oleh Benny sendiri.
Benny mengaku volume produksi barang kerajinan logamnya sangat bervariasi, tergantung kepada pesanan yang masuk, ukuran produk dan tingkat kerumitan dalam proses pembuatannya. Misalnya pembuatan patung yang membutuhkan keahlian khusus dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi akan memakan waktu yang lebih lama ketimbang membuat vas bunga atau kap lampu. Demikian pula lama pembuatan lampu gantung berbeda dengan lama pembuatan produk hiasan interior atau hiasan dinding berbentuk relief.
Mengingat ukuran dan tingkat kesulitan atau kerumitan dalam proses pembuatannya berbeda-beda, maka harga produk kerajinan logam buatan Benny pun sangat bervariasi mulai dari Rp 100.000 per unit hingga Rp 250 juta per unit.
Produk kerajinan logam yang pernah dibuat Benny dengan ukuran terbesar adalah patung burung hantu yang memiliki rentang sayap mencapai 12 meter. Patung burung hantu tersebut kini dipajang di rumah pribadi milik Ki Joko Bodo di bilangan Jakarta Timur.
Selain Ki Joko Bodo yang pernah memesan pembuatan patung burung hantu, kalangan selebriti ibukota, baik dari kalangan artis penyanyi, bintang film atau pun kalangan pejabat pemerintah, juga banyak yang menjadi pembeli berbagai produk kerajinan logam tembaga atau kuningan buatan Benny.
Benny juga pernah mendapatkan pesanan pembuatan lambang burung garuda untuk dipajang di Istana Negara dengan ukuran rentang sayap 2,25 meter. Benny juga pernah mendapatkan pesanan dari Islamic Centre di Samarinda, Kalimantan Timur untuk membuat tujuh makara (bagian paling atas dari menara atau kubah) dari kuningan, enam makara diantaranya dipasang di atas menara dan satu makara di pasang di atas kubah.
Bahan baku logam yang digunakan Benny berupa lempengan (plat) tembaga dan kuningan dengan ukuran panjang 2 meter x lebar 1 meter. Lempengan logam tembaga dan kuningan yang biasanya diimpor dari Korea Selatan itu memiliki ketebalan antara 0,5 mm sampai 0,8 mm. Lonjakan harga bahan baku tembaga dan kuningan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir telah mengakibatkan banyak pelaku usaha kerajinan logam di Cepogo terpaksa menutup kegiatan usahanya. Bahan baku logam tembaga dan kuningan yang biasanya banyak tersedia di sejumlah gerai pemasok di Boyolali, Solo, Semarang, kini selain harganya mahal, ketersediaannya pun menjadi langka. Harga logam tembaga yang biasanya hanya Rp 40.000 per kg kini sudah melonjak menjadi Rp 105.000 per kg.
Untuk mengatasi kelangkaan bahan baku tembaga dan kuningan yang biasanya dipasok oleh para pemasok di sekitar kota Boyolali, Solo atau Semarang, Benny terpaksa harus sering melakukan perjalanan ke luar kota hanya untuk mendapatkan pasokan bahan baku logam. Untungnya, Benny kini telah menemukan pemasok lempengan tembaga dan kuningan di Glodok, Jakarta yang siap memasok berapa pun kebutuhan Benny.
Benny mengakui pameran merupakan salah satu cara yang efektif untuk memperluas pasar. Setiap tahunnya rata-rata Benny mengikuti sedikitnya 7 kali pameran di berbagai kota di tanah air, terutama di Jakarta dan Bali. Karena itu, tidak mengherankan apabila penjualan terbesar barang kerajinan logam buatan Benny dilakukan ke Jakarta dan Bali.
Kegiatan ekspor dilakukan Benny ke Australia sejak tahun 2004, namun kegiatan ekspor tersebut terpaksa dihentikan karena Benny tidak sanggup memenuhi semua pesanan dalam jumlah masal/besar. Keterbatasan tenaga kerja terampil yang dimiliki Benny menjadi penyebab sulitnya memenuhi permintaan ekspor itu, sedangkan untuk melatih tenaga-tenaga kerja baru yang ‘mumpuni’ dibutuhkan waktu cukup lama.
Disadur dari : Media Industri (No.3.2008) Departemen Perindustrian RI

Republik Indonesia Dan Hindia bertujuan untuk mengembangkan Industri Pupuk

JAKARTA - Menteri Perindustrian MS Hidayat menyatakan bahwa pemerintah Indonesia dan Kementerian Pupuk dan Kimia India telah meneken nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) untuk mengembangkan industri pupuk di Indonesia. Kedua negara juga sepakat akan saling mendorong investasi yang menguntungkan.

"Sesuai dengan studi kelayakan teknis dan ekonomi," kata Hidayat melalui keterangan persnya  di Jakarta.

Hidayat menuturkan, setelah MoU tersebut, maka kedua negara akan menunjuk satu lembaga atau perusahaan di sektor pupuk untuk melakukan proses negosiasi dari kerja sama yang telah disepakati. Selain itu, juga melakukan studi kelayakan secara menyeluruh terkait rencana pembangunan pabrik pupuk urea di Indonesia. Setelah itu, kata Hidayat, proses kerja sama akan dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan tentang persyaratan pembangunan pabrik.

Kerja sama tersebut meliputi kesanggupan India untuk menyerap produksi urea dari perusahaan Indonesia dengan harga yang layak. Hidayat menekankan pembelian pupuk oleh India dilakukan jika kebutuhan pupuk di dalam negeri sudah terpenuhi. India juga akan menunjuk perusahaan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek dan aktivitas pengembangan industri pupuk ini.

Dihubungi terpisah, Anggota Presidium Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI) yang juga Direktur Utama PT Petrokomia Gresik Hidayat Nyakman mengatakan, kerja sama dengan India dilakukan untuk memanfaatkan kelebihan kapasitas produksi pupuk yang tidak terserap di dalam negeri. "Kita akan menyuplai pupuk ke sana," kata Hidayat.

Menurut Hidayat, kapasitas produksi pupuk urea di dalam negeri pada saat ini sudah mencapai 8,8 juta ton. Sedangkan realisasi produksi pada tahun ini ditargetkan mencapai 7.137 juta ton. “Sebaliknya kebutuhan pupuk di dalam negeri juga tidak setinggi kapasitas dan realisasi produksi,”ucap Hidayat.

Kementerian Perindustrian mencatat, hingga November tahun 2010, penggunaan pupuk urea sebesar 5,9 juta ton. Maka, ujar Hidayat Nyakman, apabila India berencana untuk menanamkan modal di sektor pupuk dan membangun pabrik baru, kemungkinan besar hasil produksinya akan diekspor.

“Investasi ini juga akan memanfaatkan produksi batu bara di dalam negeri sebagai pasokan energi untuk produksi pupuk, karena pasokan gas untuk industri pupuk belum memadai,”tandas Hidayat.

Selain pupuk, India juga akan membangun komplek titanium di Indonesia. Trimex Sands Pvt Ltd akan menanamkan modalnya sebesar USD800-850 juta untuk pengembangan kawasan industri pemanfaatan sumber daya mineral berat. (Sandra Karina/Koran SI/wdi)

DAERAH BANTEN DIPERCAYA UNTUK MENGEMBANGKAN KLASTER INDUSTRI PETROKIMIA

KOTA CILEGON – Pemerintah Provinsi Banten menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada segenap pimpinan dan jajaran manajemen PT.Nippon Shokubai Indonesia yang senantiasa berkomitmen untuk berinvestasi di wilayah Provinsi Banten, pernyataan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten-H.Muhadi saat menghadiri ground breaking PT Nippon Shokubai Idonesia di Ciwandan, Kota Cilegon, Kamis (28/7).

PT.Nippon Shokubai Indonesia (NSI), menurutnya senantiasa berkomitmen untuk berinvestasi di wilayah Provinsi Banten sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang, dan pada tahun ini akan melakukan penambahan investasinya berupa penambahan perluasan pabrik dan permesinan.

“Dalam rangka mendorong pertumbuhan perkembangan investasi di Provinsi Banten, saat ini sedang diupayakan secara sungguh-sungguh untuk melakukan langkah-langkah startegis dalam rangka meningkatkan iklim usaha” ujar Sekda.

Harapannya para investor dalam menjalankan kegiatan usahanya di Banten mampu terus berkembang dan dapat meningkatkan kapasitasnya dan serta mampu memiliki daya saing yang tinggi, sehingga dapat menguasai pangsa pasar domestic maupun luar negeri disamping itu iklim usaha yang kondusif akan merangsang banyak lagi investor baru untuk berinvestasi di Provinsi Banten.

Sementara itu Staf Ahli Menteri Perindustrian-Sakri Widhianto mewakili Menteri Perindustrian Republik Indonesia mengatakan pemerintah telah menetapkan 3 lokasi sebagai lokasi pengembangan klaster industri petrokimia yaitu Banten untuk industry petrokimia olefin, Jawa Timur untuk industrI petrokimia aromatic, dan Kalimantan Timur untuk industri petrokimia berbasis gas alam.

Salah satu industri di klaster industri petrokimia yang ada di Provinsi Banten adalah PT Nippon Shokubai Indonesia yang pada kesempatan ini akan memulai peningkatan kapasitas produksi dengan tujuan efesiensi biaya produksi dan penguasaan pasar domestik produk Super Absorbent Polymer dan Acrylic Acid.

“PT.NSI sebagai salah satu produsen yang telah berkembang diharapkan senantiasa meningkatkan kinerja dalam menghadapi dinamika pasar masa mendatang” tegas Staf Ahli Menteri Perindustrian. Tantangan ke depan adalah bagiamana mengoptimalkan nilai tambah melalui komponen lokal dan potensi yang ada.

Presiden Direktur PT.Nippon Shokubai Indonesia mengatakan Super Absorbent Polymer (SAP) merupakan salah satu bidang usaha PT.Nippon Shokubai Indonesia.

“Produk ini menunjukan pertumbuhan permintaan yang signifikan sebagai bahan baku popok sekali pakai (diapers)” ujar Presiden Direktur PT.Nippon Shokubai Indonesia.

“Sejak didirikan, kami menyembut area ini adalah area masa depan sebagai tempat untuk mengembangkan bisnis. Kami berharap NSI akan menjadi sangat besar dan tetap semangat untuk pengembangan dan pada saat ini NSI telah melakukan pemacangan tiang pertama pembangunan perluasan pabrik Acrylic Acid (AA) berkapasitas 80.000 ton/tahun dan pembangunan pabrik Super Absorbent Polymer (SAP) berkapasitas 90.000 ton/tahun dengan total investasi kurang lebih 300 juta US Dolar.

Industri Pengrajin sepatu membutuhkan 200.000 tenaga jahit

SIDOARJO: Pada 2008, Indonesia diperkirakan membutuhkan tambahan tenaga kerja
terampil bidang jahit sepatu sedikitnya 200.000 orang, un-tuk mencapai target
ekspor produk alas kaki senilai US$2,3 miliar pada dua tahun mendatang. Direktur
Industri Aneka Ditjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka (ILMTA) Depperin
Nugraha Soekmawidjaja mengatakan kendala utama industri sepatu di dalam negeri
dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas adalah minimnya ketersediaan
tenaga kerja terampil bidang jahit sepatu.

Menurut dia, jumlah tenaga terampil bidang jahit di industri sepatu domestik
saat sekarang hanya 300.000 orang, itu pun tingkat produktivitasnya tergolong
rendah yakni hanya menghasilkan dua pasang sepatu per hari.

Volume produksi pekerja jahit itu menurun dibandingkan l997 yang tercatat
sebanyak 500.000 orang tatkala industri sepatu masih mengalami masa keemasan.
Untuk itu, harus diciptakan tenaga jahit baru sebanyak 200.000 orang pada dua
tahun mendatang melalui program pelatihan, untuk memanfaatkan peluang ekspor
produk alas kaki.

"Nilai ekspor produk alas kaki Indonesia pada 2008 ditargetkan dapat naik
menjadi US$2,3 miliar dibandingkan tahun ini yang diperkirakan US$1,5 miliar.
Untuk tahun depan diproyeksikan ekspornya sekitar US$1,8 miliar. Untuk itu harus
disiapkan SDM bidang jahit sepatu sejak sekarang," ujarnya di Sidoarjo, kemarin,
saat membuka pelatihan 100 instruktur jahit sepatu di Indonesian Footwear
Service Centre (IFSC/Pusat Pelayanan Industri Persepatuan Sidoarjo).

Ke-100 tenaga jahit sepatu itu akan diterjunkan ke sentra-sentra industri sepatu
guna menciptakan 6.000 orang tenaga baru jahit sepatu.

Nugraha menambahkan pencapaian target ekspor sepatu membutuhkan ketersediaan
tenaga jahit yang produktif dengan hasil tiga pasang sepatu per hari.

Dia menyebutkan Vietnam yang memiliki 250 perusahaan sepatu, pada tahun lalu
mampu mengekspor produk alas kaki senilai US$3 miliar, karena tenaga jahitnya
mampu menghasilkan empat pasang per hari. Sedangkan Indonesia dengan jumlah 350
perusahaan hanya mampu mengekspor senilai US$1,5 miliar.

"Minimnya ketersediaan tenaga terampil bidang jahit juga menjadi kendala bagi
masuknya calon investor sepatu. Apalagi beberapa pabrik sepatu yang telah
beroperasi saat ini juga masih kekurangan pekerja bidang jahit," papar Nugraha.

Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Jawa Timur Sutan R.P. Siregar,
mengakui ketersediaan tenaga jahit sepatu yang terampil mampu mendukung daya
saing industri sepatu, karena sebanyak 60% dari operasional pabrik sepatu
merupakan pekerja di bidang penjahitan.

Industri dibidang kehutanan mendapatkan Sentuhan Modal Perbankan

Jakarta - Sektor industri kehutanan beberapa tahun terakhir terus mengalami pertumbuhan negatif sehingga sulit tersentuh kredit perbankan. Namun PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berencana menyalurkan kredit Rp 300 miliar kepada PT Eksploitasi dan Industri Hutan (Inhutani). pembiayaan tersebut akan digunakan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri.

Direktur Utama BRI Sofyan Basir mengatakan BRI sekaligus akan memberikan kredit kepada lima BUMN yang bergerak dibidang industri kehutanan, yakni PT Eksploitasi dan Industri Hutan (Inhutani) I, II, III, IV, V.

"Kemungkinan untuk satu Inhutani saja Rp 60 miliar. Itu ada lima Inhutani, jadi kira-kira Rp 300 miliar," kata Sofyan ketika ditemui di Gedung Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (30/5/2011).

Menurut Sofyan, kredit tersebut akan digunakan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang merupakan proyek kerjasama antara Inhutani dan Perum Perhutani. Ia berharap suntikan kredit itu akan menyehatkan kondisi dari Inhutani.

Ditempat yang sama Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengatakan kerjasama ini sangat penting dan merupakan terobosan baru.

"Selama ini belum pernah mengembangkan komoditas-komoditas perkebunannya untuk kredit bank. Baik Perhutani apalagi Inhutani belum pernah," katanya.

Menurut Mustafa, kredit ini dapat digunakan untuk membangun perkebunan karet dan memanfaatkan kebutuhan karet. Terutama karet sintetis yang saat ini sudah tidak kompetitif lagi.

"Baik nilai ekonomisnya maupun lingkungan sudah tidak kompetitif. Nanti kita akan kembali ke karet lagi karena Indonesia sangat baik di karet alam itu," jelasnya.

Mustafa berharap proyek penanaman karet seluas 131 ribu hektar dapat dilakukan paling lama 3-4 tahun. Dengan total kredit Rp 2-2,5 triliun. "Perhutani akan mengajak Inhutani untuk memperkuat GCG sehingga aset yang ada pada Inhutani bisa dimanfaatkan dengan perhutani," tambahnya.

Selain itu kerjasama ini, sambung Mustafa sejalan dengan proses holding BUMN Hutan. "Kalau holding jadi, Inhutani I-V akan menjadi satu payung di dalam atau dibawah Perhutani," tambahnya.

Inhutani adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara Indonesia di sektor Kehutanan, dengan unit bisnis utama meliputi usaha di bidang industri pengolahan kayu, pengelolaan hutan alam, dan pengelolaan hutan tanaman.

(Sumber: detikfinance.com, 30 Mei 2011)

Industri Dibidang Minyak dan Gas Bumi Berpengaruh Menjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup

Keadaan lingkungan hidup dari tahun ke tahun semakin memprihatinkan. Kerusakan lingkungan yang banyak menjadi sorotan masyarakat adalah kerusakan hutan. Berdasarkan catatan akhir tahun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), kerusakan hutan yang terjadi menyebabkan 83% (delapan puluh tiga persen) bencana banjir longsor di Indonesia. Menurut Supardi Lasaming, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah, liberalisasi izin-izin di bidang lingkungan hidup dan pertambangan merupakan faktor utama peyebab kerusakan hutan. Lebih lanjut Supardi mengatakan bahwa selain investasi di bidang lingkungan hidup, penyebab lain dari terjadinya kerusakan hutan adalah investasi di bidang pertambangan.

Sebenarnya, sektor pertambangan mempunyai kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara. Menurut Direktur Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi (Minerbapabum) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Simon F. Sembiring, investasi pada sektor pertambangan, yang terdiri dari bidang minyak dan gas bumi (migas), ketenagalistrikan, mineral, batubara, dan panas bumi, berjumlah sekitar 14,32 miliar dolar Amerika Serikat, pada tahun 2006. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan sektor pertambangan, khususnya migas, cenderung dipersepsikan sebagai sumber pencemaran lingkungan dan menganggu kelestarian hutan.

Seharusnya, pembangunan sektor migas dapat berjalan beriringan dengan pembangunan pada sektor lingkungan hidup. Terciptanya keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian hutan dan migas merupakan prasyarat penting bagi terlaksananya keberlanjutan pembangunan sektor lingkungan hidup dan migas. Oleh karena itu, pada memo ini akan dicoba dibahas lebih lanjut mengenai keterkaitan antara sektor migas dengan kelestarian hutan.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas);

2. Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (UU LH);

3. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

Pembahasan

1. Ketentuan-ketentuan Umum Industri Migas

Kegiatan usaha migas seharusnya dilakukan dengan berdasarkan pada ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejateraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan. Adapun salah satu tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha migas, menurut Pasal 3 huruf f adalah sebagai berikut:

 “menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.’

 Dari kedua aturan di dalam UU Migas tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan sektor industri migas, harus selalu memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan hidup, termasuk diantaranya adalah sektor lingkungan hidup.

Kegiatan usaha migas terdiri atas:

a. kegiatan usaha hulu yang mencakup:

a) eksplorasi;

b) eksplotasi.

b. Kegiatan usaha hilir yang mencakup:

a) Pengolahan;

b) Pengangkutan;

c) Penyimpanan;

d) Niaga.

Kegiatan usaha hulu dilaksanakan melalui Kontrak Kerja Sama, yang paling sedikit memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Penerimaan negara;

b. Wilayah Kerja & pengembaliannya;

c. Kewajiban pengeluaran dana;

d. Perpindahan kepemilikan hasil produksi datas migas;

e. Jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;

f. Penyelesaian perselisihan;

g. Kewajiban pemasokan migas untuk kebutuhan dalam negeri;

h. Berakhirnya kontrak;

i. Kewajiban pasca operasi pertambangan;

j. Keselamatan dan kesehatan kerja;

k. Pengelolaan lingkungan hidup;

l. Pengalihan hak dan kewajiban;

m. Pelaporan yang diperlukan;

n. Rencana pengembangan lapangan;

o. Pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;

p. Pengembangan masyarakat dan sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat;

q. Pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

Untuk menjamin agar industri migas dapat tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, maka diperlukan peran serta pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memiliki peranan sebagai regulator, sekaligus melaksanakan fungsi pengawasan. Pasal 39 ayat (1) UU Migas menyebutkan bahwa pemerintah berperan untuk melakukan pembinaan terhadap sektor usaha migas, yang antara lain mencakup penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha migas, berdasarkan pada:

a. cadangan dan potensi sumber daya migas yang dimiliki;

b. kemampuan produksi;

c. kebutuhan bahan bakar migas dalam negeri;

d. penguasaan teknologi;

e. aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup;

f. kemampuan nasional;

g. kebijakan pembangunan.

Sedangkan fungsi pengawasan yang dilakukan pemerintah antara lain pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha migas terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:

a. konservasi sumber daya dan cadangan migas;

b. pengelolaan data migas;

c. penerapan kaidah keteknikan yang baik;

d. jenis dan mutu hasil olahan migas;

e. alokasi dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan bahan baku;

f. keselamatan dan kesehatan kerja;

g. pengelolaan lingkungan hidup;

h. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;

i. penggunaan tenaga kerja asing;

j. pengembangan tenaga kerja Indonesia;

k. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;

l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi migas;

m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha migas sepanjang menyangkut kepentingan umum.

Namun demikian, yang memegang peranan terpenting untuk menjamin agar sektor usaha migas dapat tetap menjaga kelestarian lingkungan, adalah badan usaha itu sendiri, sebagai pelaku di lapangan. Oleh karena itu, di dalam Pasal 40 UU Migas diatur mengenai kewajiban-kewajiban Badan Usaha dalam rangka menjamin kelestarian lingkungan hidup, yaitu sebagai berikut:

a. menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup dan menaati ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam kegiatan usaha migas;

b. melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiban pascaoperasi pertambangan;

c. bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat .

Ketentuan Lingkungan hidup

Kewajiban badan usaha, termasuk yang bergerak dalam industri migas, untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup telah diatur dengan tegas di dalam UU LH, antara lain sebagai berikut:

a. dilarang melanggar mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

b. wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup;

c. wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan;

d. wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.

Terhadap badan usaha yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang telah diatur tersebut, di dalam UU LH juga telah diatur mengenai sistem penjatuhan sanksi, yaitu sebagai berikut:

a. Sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) serta Pasal 27 ayat (1) UU LH, sebagai berikut:

§ Mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran;

§ Menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran;

§ Melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya;

§ Pembayaran sejumlah uang tertentu;

§ Pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan.

b. Sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 41-47 UU LH.

Contoh Kasus Industri Migas yang tidak menjaga kelestarian Lingkungan Hidup

a. Pencemaran Lingkungan oleh Lapindo Brantas Inc., di Porong, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur

 Sejak tahun 2006, pipa gas milik Lapindo Brantas Inc., yang terletak di Porong, mengalami kebocoran dan mengeluarkan lumpur dan air panas, bukan minyak atau gas, yang mencemari Kali Porong. Kondisi masih berlangsung sampai sekarang, bahkan semakin memburuk.

Sebenarnya, Lapindo Brantas, Inc., pada tahun 2004, sempet memperoleh peringkat merah dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup sepanjang tahun 2003. peringkat merah ini diberikan pada badan usaha yang telah melaksanakan upaya pengendalian dan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup tetapi belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lapindo Brantas Inc. Sudah memenuhi Baku Mutu Air Limbah dan Baku Mutu Emisi, tetapi belum mengajukan perizinan limbah B3.

 b. Pencemaran Lingkungan di Pulau Biawak, Kabupaten Indramayu

 Pulau Biawak di Indramayu tercemar oleh limbah dari salah satu industri migas yang beroperasi di Indramayu. Hal ini menyebabkan terganggunya ekosistem air di wilayah tersebut, selain itu juga menyebabkan matinya ikan-ikan dan menurunnya kualitas air, sehingga merugikan masyarakat sekitar.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Melihat adanya fakta tetap adanya sektor industri migas yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, maka pemerintah memberikan aturan yang tegas terhadap kewajiban industri sektor migas untuk menjaga kelesatarian lingkungan. Hal ini diatur di dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT, yang berbunyi sebagai berikut:

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.”

 Selain itu, untuk menjamin agar sektor industri migas benar-benar melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Perusahaan, UU PT juga telah mengatur mengenai mekanisme pemberian sanksi, yaitu di dalam Pasal 74 ayat (3), yang berbunyi sebagai berikut:

“Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Salah satu bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada sektor industri migas yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah berdasarkan pada aturan di dalam UU LH.

Penutup

Kelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab seluruh umat manusia, termasuk di antaranya pemerintah dan badan usaha. Industri sektor migas sebagai salah satu industri penyumbang terbesar devisa negara, yang juga banyak terkait dengan aspek lingkungan hidup, memiliki kewajiban untuk turut menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Hukum Indonesia telah memberikan pengaturan yang cukup jelas dan tegas bagi industri sektor migas terkait dengan kewajibannya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Berbagai kasus kerusakan lingkungan hidup yang terjadi, yang disebabkan oleh industri sektor migas, merupakan bukti bahwa aturan yang ada belum terlaksana secara maksimal.

Diharapkan dengan adanya aturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, sebagaimana diatur dalam UU PT, dapat menjadi pegangan bagi industri sektor migas untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Indonesia Terus Meningkatkan Kemampuan SDM Industri Dibidang Batubara

BALI. Indonesia terus meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam industri batubara guna menghadapi pemanfaatan batubara yang semakin besar dalam bauran energi nasional. Langkah ini dilakukan melalui pengembangan SDM di lingkungan industri batubara maupun lembaga pendidikan dan pelatihan mineral dan batubara  bekerja sama dengan lembaga internasional dan negara lain.

’’Kerjasama program pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan penguasaan teknologi pertambangan batubara bagi tenaga kerja atau SDM bidang batubara,’’ ujar Mulyono Hadiprayitno, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral dan Batubara (PPPTMB), Badiklat Energi dan Sumber Daya Mineral pada acara ASEAN Forum On Coal (AFOC) beberapa waktu lalu di Bali.

Untuk meningkatkan kemampuan SDM bidang batubara, PPPTMB menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan mengenai Teknologi Pertambangan Batubara, Teknologi Pemanfaatan Batubara dan Pelatihan Manajemen Industri Batubara (Management Training). Pelatihan Teknologi Pertambangan Batubara bertujuan meningkatkan kemampuan produksi dan produktivitas penambangan batubara, baik tambang terbuka maupun tambang bawah tanah.

Untuk Teknologi Pemanfaatan Batubara antara lain memberikan materi pelatihan dan pendidikan yang  meliputi Clean Coal Technology, Uppgrade Brown Coal (UBC), Coal Liquefaction dan Coal Bed Methane. Sedang untuk Management Training meliputi Best Management Practise of Coal Mining, Coal Use and Transport Efficiency, Coal Management dan Environmental Protection.

Selain itu PPPTMB juga menyelenggaran Pelatihan bidang Teknologi Pertambangan Batubara dan Teknologi Batubara Bersih (Clean Coal Technology) melalui kerjasama dengan NEDO. Untuk Pelatihan Teknologi Pertambangan Batubara dengan materi antara lain meliputi Keselamatan Penambangan, Survey dan Geologi, Study Kelayakan, Mekanikal dan Elektrikal, Management Course, Coal Preparation, Safety Management Course dan Technician Course.

Sedang untuk materi Clean Coal Technology (CCT) materinya antara lain meliputi Coal Combustion, Environment, Coal Preparation, Coal Quality Control, Coal Utilization Technology dan Coal Fire Electric Power Generation. Materi pelatihan CCT ditujukan bagi kalangan ahli teknologi batubara dan para manager perusahaan pengguna batubara yang kini mulai berkembang.

’’Selain itu dilingkungan industri batubara juga senantiasa  meningkatkan kemampuan para Manager, Superintendent, Supervisor maupun para Operator melalui berbagai pelatihan dan pendidikan. Sedang dilingkungan pemerintah juga terus ditingkatkan kemampuan para Inspektor Pertambangan,’’ papar Mulyono. Pelatihan dan Pendidikan juga dilakukan di sisi hilir industri batubara antara lain berupa peningkatkan kemampuan blending and washing serta berbagai teknologi pemanfaatan batubara.

Diungkapkan oleh Mulyono peran batubara dalam bauran energi di Indonesia akan semakin meningkat di waktu-waktu mendatang. Sebab, sesuai kebijakan energi nasional, batubara diarahkan mengganti sebagaian peran minyak bumi. Selain itu, batubara juga diandalkan sebagai sumber penerimaan negara sebagai komoditas ekspor serta penyedia bahan bakar PLTU di dalam negeri. Jika tahun 2008 produksi batubara Indonesia sebesar 220 juta ton, dalam lima tahun mendatang diperkirakan meningkat menjadi sekitar 280 juta ton.

Investor Cina Tertarik akan Mendirikan Industri Dibidang Perikanan

TIMIKA, Pemda Kabupaten Mimika, Rabu (16/6) malam mengadakan jamuan makan malam untuk 13 investor dari Cina. Jamuan makan yang dilaksanakan di Rumah Negara, Kampung Karang Senang (SP3), itu dihadiri Asisten III Setda Mimika Evert Safuf, SE. Sementara daripihak investor, hadir Walikota Chusan,Liu Hongming dan Kepala Dinas Perikanan Chusan, Liu sunbin. Dalam pertemuan tersebut, Walikota Chusan memberikan kenang-kenangan kepada Pemda  Mimika yang diterma Asisten III. Para invesror itu dating ke Mimika untuk rencana menanamkan modalnya di bidang perikanan.Untuk pembukaan industri tahap pertama, membutukan lahan 3-5 ha
Evert Safuf dalam sambutannya menerangkan Kabupaten Mimika terdiri dari 12 distrik dan 85 kampung . Letak geografisnya mulai dari pesisir pantai sampai pegunungan. Dimana daerah pesisir pantai cocok untuk pengembangan usaha perikanan karena memiliki potensi  ikan yang melimpah.
Pemda Kabupaten Mimika dan masyarakat menyambut baik niat investor.Situasi dan kondisi di Mimika aman dan terkedali,katanya.sementara Walikota Chusan, Liu Hongming yang menggunakan bahasa  mandarin dan diterjemakan  mengatakan, tujuan kedatanngan investor Cina asal Chusan ke Mimika, untuk menanamkan modalnya dibidang perikanan. Dimana usaha yang akan dilakukan adalah pengkapan dan pegelolaan ikan.
Kunjunggan ke Mimika kali ini untuk melihat potensi perikanan yang ada. Kami sangat berharap, hubungan investasi di bidang perikanan di Mimika ini berjalan dengan lancar. Dan kami percaya, bahwa kerjasama di bidang perikanan, jelasnya. Walikota Chusan juga  menawarkan kepada Pemda Mimika untuk melakukan studi banding ke Chusan. Hal ini dikarenakan, Chusan merupakan sala satu daerah perikanan  terbesar di Cina.
Fasilitator Investor Cina, yang juga Manager PT Minamata Richard Chandra mengatakan ,kunjungan kali ini merupakan tindaklanjut dari kunjungan sebelumnya . dimana kali ini untuk melakukan peninjauan lokasi. Yang di rencanakan untuk pengembangan indusri  ikan adalah di area Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di distrik Mimika Timur.
Setelah melakukan peninjauan lokasi, investor Cina sanggat tertarik. Hal ini karena dilihat dari letak geografisnya. Jarak antara rencana pabrik dengan fishing ground (tempat penangkapan ikan) sangat dekat. Selain itu, sudah ada perusahaan ikan lainnya, yang sudah berjalan dengan baik. Tinggal masalah infrastuktur yang harus di selesaikan.
Lanjut Richard, dari peninjauan lokasi yang di lakukan , masi ada beberapa pekerjaan yang harus di kerjakan, terutama menyangkut infrastuktur, Seperti masalah listrik dan air. Namun yang paling utama adalah penimbunan, di mana lokasdi di sana masih Lumpur, itu jang menjadi pertimbangan dan investor Cina ini, membutukan keterangan, beberapa biaya yang di butukan untuk melakukan penimbunan.
Kalau masalah listrik dan air, mungkin bisa di atasi. Tetapi  untuk masalah penimbunan, akan di bicarakan terlebih dahulu dengan Bupati. Dan apakah anggarannya di tanggung Pemda Mimika atau investor, teknisnya akan dilakukan pembicaraan antara pimpinan,terangnya.
Untuk rencana mulai investasi di Mimika, akan dilakukan pertemuan terlebih dahulu. Mungkin ada hal-hal teknis yang nantinya dibicarakan menyangkut masalah investasi ini. Dan kemungkinan, akan ada pertemuan lagi antara pimpinan daerah Mimika dengan Walikota Chusan, katanya.
Apabila perusahan Cina ini jadi masuk, maka yang di berikan kepada pemda Mimika berupa pembangunan industri. Dengan dibangunnya industri, otomatis akan ada peningkatan tenaga kerja. Ini diharapkan bisa menggairakan perikanan di Mimika. Nelayan setempat bisa hidup dari indusri ini.
Kata Richard, untuk rencana investasi  Cina, langka pertama adalah membangun indusri terlebih dahulu. Setelah  industri selesai, akan dilakukan penangkapan ikan, dilanjutkan pengolahan. Hasil pengolaan ikan akan di ekspor sesuai kebutuhan pasar.

Untuk pembukaan industri, di tahap pertama membutukan 3-5 hektar tanah. Dan Pemda Mimika sudah menyiapkan lahan sekitar 3 hektar sekarang ini tinggal masalah penimbunan terhadap tempatnya.

Industri Dibidang Pertanian Dalam Negeri Tak Keberatan Bersaing dengan Produk Luar

JAKARTA (Pos Kota) – Ketua Umum Asosiasi Benih Indonesia  (Asbenindo) Elda D. Adiningrat meminta  kepada pemerintah agar memberi waktu  yang cukup bagi pengusaha benih Indonesia  untuk mengembangkan produk  rekayasa genetik (PRG) sampai perusahaan benih asing masuk.
“Industri  dalam negeri sebenarnya tak keberatan untuk adu kemampuan di bidang benih transgenic (rekayasa genetik). Yang penting, pemerintah mau memberikan waktu yang cukup agar kami  dapat mempersiapkan  diri sebelum perusahaan benih  asing masuk,” katanya di sela-sela diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) soal perkembangan PRG, kemarin.
Menurut  Elda, seharusnya saat ini Indonesia lebih mengutamakan produk rekayasa genetika lokal untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain untuk melindungi pengusaha dalam negeri produk lokal juga lebih sesuai dengan kondisi alam di sini.
Banyak produk rekayasa genetik lokal yang terbukti baik. Misalnya padi tahan wereng, tahan kekeringan, serta bisa meningkatkan produktivitas sesuai dengan kebutuhan kita dan ketersediaan lahan.
Kalau diberi waktu, seperti pada kasus hibrida. Dalam waktu 5 tahun, peneliti lokal  di bidang jagung berkembang pesat dan bisa bersaing. “Ini kan kita kaget tiba-tiba pemerintah membolehkan perusahaan asing masuk.”
Elda mengakui biaya pengembangan benih rekayasa genetika cukup besar, yakni US$ 120 juta hingga US$ 300 juta per varietas. Untuk bisa menggelontorkan dana riset sebesar ini, perusahaan harus memiliki omzet US$ 15 miliar per tahun. Sebab, biaya riset dan pengembangan umumnya sekitar  20% dari omzet perusahaan.
Masalah biaya tersebut saat ini sudah sudah tidak jadi soal bagi sejumlah perusahaan benih. Namun  yang lebih mereka harapkan saat ini adalah pemerintah mau menahan masuknya benih impor dan memberi waktu industri lokal mengembangkan penelitian rekayasa genetika.
Pemerintah China dan Thailand saja  belum mengizinkan komersialisasi benih produk rekayasa genetika di negaranya. Di Thailand dan China, penggunaan rekayasa genetika itu baru untuk kepentingan riset. Kalau di Indonesia, menurut Elda, risetnya belum dikembangkan tetapi asing sudah boleh masuk untuk komersial.
Sementara itu, Ketua Komisi Keanekaragaman Hayati Agus Pakpahan mengatakan, pemanfaatan teknologi transgenik saat ini sudah tidak bisa lagi terelakkan, terutama di tengah ancaman krisis pangan. Rekayasa genetika adalah salah satu upaya untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan dunia.
Namun dia mengingatkan,  agar pemerintah juga memikirkan dampak penggunaan benih transgenik terhadap industri terkait. Misalnya, dengan lakunya benih transgenik maka industri pestisida akan mati.
Sedangkan  Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio, mengatakan bagi petani sendiri   sebenarnya tidak penting  apakah benih yang digunakan tersebut berasal dari rekayasa genetika, hibrida, atau benih biasa. Yang terpenting buat mereka hasil panennya  baik dan menguntungkan. Namun, pemanfaatan teknologi ini bisa jadi masalah jika Indonesia lantas tergantung kepada benih rekayasa genetika impor.
Dengan demikian Kementerian Pertanian perlu meninjau kembali dampak Peraturan Menteri Pertanian No. 61 tahun 2011 mengenai Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas. Ia  menilai aturan pemanfaatan produk rekayasa genetika di Indonesia belum melihat masalah pertanian secara menyeluruh.(faisal/dms)

Festival Film ASEAN Menumbuhkan Industri Yang Kreatif

JAKARTA, KOMPAS.com — Ajang Festival Film ASEAN atau ASEAN Film Festival (AFF) 2011, pada 16-17 November di Bali, diharapkan memiliki nilai strategis yang mampu menumbuhkan industri kreatif di Tanah Air, kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu.
"AFF memiliki nilai strategis untuk memupuk dan mengembangkan jaringan industri kreatif," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  Mari Elka Pangestu, dalam jumpa pers di Gedung Sapta Pesona Jakarta, Kamis.
Mari Pangestu juga berharap, AFF yang menjadi bagian dari kegiatan ASEAN Fair 2011 itu mampu memberikan ruang kepada film ASEAN untuk menyumbang tidak hanya sebagai pilar penopang masyarakat sosial-budaya ASEAN, tetapi juga untuk pembangunan masyarakat ekonomi ASEAN.
Mari menambahkan, AFF sekaligus digelar untuk membangun kebersamaan antarnegara-negara anggota ASEAN dalam pengembangan industri kreatif yang saat ini masih didominasi oleh Amerika Serikat, India, Jepang, dan China.
"ASEAN jangan hanya menekankan pada sidang-sidang saja, tetapi justru ke pilar sosio-kultural sehingga kita bisa sharing dan caring (saling menjaga) untuk mengetahui budaya dan tradisi yang ada di masing-masing negara ASEAN," katanya.
Sejarah perfilman
Oleh karena itu, ia menekankan suksesnya penyelenggaraan AFF agar nama Indonesia tercatat dalam sejarah perfilman di kawasan ASEAN.
"Dan yang lebih penting lagi, kerja sama di antara negara-negara ASEAN dalam bidang perfilman akan semakin meningkat," katanya.
AFF 2011 akan berlangsung pada 16-17 November di Bali dengan tema "Asean: The Global Film Connection" yang akan diisi tiga agenda utama, yakni pemutaran 10 film pilihan dari masing-masing negara anggota ASEAN, seminar yang membahas isu perfilman lingkup ASEAN, dan resepsi red carpet dan gala dinner.
Pemutaran film akan dilakukan di Studio 21 Galleria, Kuta, dengan seminarnya akan menghadirkan Sekjen ASEAN Surin Pitsuwan, Menparekraf Mari Pangestu, mantan Vice President Universal Studios Donna Smith, dan sejumlah pakar perfilman dari negara-negara ASEAN.
Kegiatan itu digelar atas gagasan Pemerintah Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2011 yang didukung sepenuhnya oleh semua negara anggota ASEAN.
Dalam AFF akan diputar film-film, di antaranya, Eternity karya sutradara M.L. Pundhevanop Dhewakul (Film Terbaik Thailand National Film Awards 2011), Emil karya sutradara Filipina (Film Terbaik Film Academy of Philippines, 2011), dan Buhohan karya sutradara Dain Said, film Malaysia yang paling banyak diekspor ke mancanegara dan baru saja diputar di Toronto International Film Festival 2011.
Indonesia sendiri akan diwakili oleh film berjudul Di Bawah Lindungan Ka’bah karya sutradara Hanny R Saputra yang mewakili Indonesia dalam seleksi Academy Awards 2011 kategori Film Bahasa Asing Terbaik.
Menteri Mari mengatakan, festival film juga akan sangat efektif sebagai sarana promosi kebudayaan, termasuk menjual dan memperkenalkan lokasi shooting film baik bagi anggota ASEAN ataupun pemangku kepentingan film internasional.
"Beberapa negara ASEAN sudah lama dijadikan sebagai lokasi shooting film box office dunia. Indonesia kini juga sedang dilirik oleh beberapa produser asing," katanya.
Pihaknya menyatakan ingin memperluas kerja sama dan berbagi informasi karena Indonesia memiliki potensi yang besar untuk dijadikan sebagai negara tujuan lokasi shooting.

Menurut dia, usaha itu perlu dilakukan juga agar film Indonesia dapat dipromosikan lebih gencar dan pada gilirannya akan menarik wisman untuk berkunjung ke Indonesia

Indutri Di Thailand Berminat Kembangkan Bisnis Dibidang Kain Sutera asal Sulsel Ekonomi

Metrotvnews.com, Makassar: Pemerintah Thailand mengundang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk membicarakan kemungkinan kerja sama dan bentuk dukungan terhadap bisnis sutera di Sulsel. Minat Thailand berbisnis sutera dari Sulsel itu merupakan salah satu hasil dari "South Sulawesi Silk Summit" di Makassar, Jumat, 21 Oktober 2011 yang dihadiri perwakilan Thailand dan Malaysia.

Kepala Bidang Promosi dan Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Sulsel, Sukarniaty Kondolele di Makassar, Sabtu, mengatakan bahwa Sulsel juga diundang ikut serta dalam penyelenggaraan pameran sutera internasional di Thailand.

Thailand juga menyatakan dukungan penuhnya terhadap penyelenggaraan "World Silk Conference" 2012 di Sulsel. Ia menambahkan, Thailand tertarik dengan sutera Sulsel karena sangat berwarna.

Dua perwakilan dari Thailand dan Malaysia menghadiri "South Sulawesi Silk Summit" untuk bertukar pikiran tentang pengembangan industri kreatif sutera bersama 150 peserta dari unsur pemerintah, perajin, swasta dan asosiasi persuteraan di Provinsi Sulsel.

Asisten III Provinsi Sulsel Bidang Kesejahteraan Rakyat Amal Natsir menjelaskan, selain berbagi pengetahuan, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memberikan penguatan terhadap posisi tekstil Indonesia khususnya sutera Sulsel di dunia.

Tantangan dunia persuteraan adalah ketidakseimbangan jumlah bahan baku dengan kebutuhan produksi. Industri hilir saat ini membutuhkan 260 ribu ton benang sutera setiap tahun, namun produksinya baru dapat mencapai 120 ribu ton.

Pada sisi pasar dibutuhkan sentuhan perancang untuk mendorong peningkatan citra sutera Sulsel yang berkualitas tinggi namun belum siap pakai untuk mengimbangi masuknya sutera China yang murah dan siap pakai.

Industri hulu juga membutuhkan sentuhan teknologi untuk memenuhi permintaan global yang tinggi dan sesuai keinginan konsumen.

Pemerintah provinsi berkomitmen agar sutera Sulsel dapat memberikan efek yang luas pada kesejahteraan masyarakat dengan mendorong penguatan industri serta peran dunia perbankan untuk berinvestasi di industri hulu.(Ant/DSY)

Industri Dibidang Rotan Mengalami penghentian ekspor

JAKARTA. Keputusan pemerintah menghentikan ekspor bahan baku rotan mulai Desember ini tampaknya harus ditinjau lagi. Soalnya, posisi para pengusaha masih terpecah berkaitan dengan kebijakan tersebut.
"Tarik menarik kepentingan rotan sangat besar," kata Natsir Mansyur, Wakil Ketua Umum bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) setelah pertemuan soal kebijakan ekspor rotan di Kadin kemarin.
Hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain wakil-wakil dari Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia (APRI), Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo), dan juga wakil-wakil dari daerah produsen rotan. Namun Asosiasi Mebel Kayu dan Rotan Indonesia (AMKRI) yang mendorong penghentian ekspor rotan tersebut tidak hadir.
Dari pertemuan tersebut, disepakati lima poin yang kemudian akan disampaikan sebagai rekomendasi kepada pemerintah. Kelima poin tersebut diantaranya, mereka menolak penutupan ekspor rotan karena kenyataannya, produksi rotan tidak seluruhnya bisa diserap di dalam negeri. Kemudian, mereka minta agar pemerintah segera menerbitkan kebijakan tata niaga rotan yang baru memperhatikan kepentingan industri hulu sampai hilir.
Mereka juga minta pemerintah untuk mengontrol rotan plastik yang menyaingi rotan alam dan juga minta DPR RI dan DPD RI untuk mengawasi setiap kebijakan pemerintah.
Seperti ditulis KONTAN, Kementerian Perdagangan akan menghentikan ekspor rotan bahan baku mulai Desember ini. Tujuannya, agar industri rotan di negara lain yang mengandalkan bahan baku dari Indonesia tutup sehingga industri rotan di dalam negeri berkembang.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia (APRI), Julius Hoesan, mengakui bahwa kesepakatan penolakan ekspor rotan tidak mewakili kepentingan semua stakeholder rotan. Buktinya, AMKRI walau diundang tidak mau hadir.

Sementara Sae Tanangga Karim, Direktur Eksekutif Asmindo bilang, pihaknya tidak keberatan dengan penutupan ekspor rotan, selama produksi di seluruh daerah bisa terserap industri. Itulah sebabnya Asmindo mengusulkan adanya badan penyangga rotan. Modal badan penyangga tersebut mencapai Rp 700 miliar untuk masa enam bulan.

4 Perusahaan Membuat Peluang Industri Pabrik Baja Dibidang Otomatif

JAKARTA. Industri otomotif Indonesia yang bersinar memantapkan PT Krakatau Steel (KS) Tbk mendirikan pabrik yang memproduksi baja lembaran khusus untuk komponen otomotif. Tak sendiri, KS menggandeng Nippon Steel Trading Co. Ltd (NST) serta dua perusahaan lokal untuk mendirikan pabrik ini.

Mengusung bendera PT IndoJapan Steel Center, konsorsium empat perusahaan ini akan menggelontorkan dana investasi sebesar Rp 100 miliar untuk membangun pabrik berkapasitas produksi 10.000 ton baja per bulan.

Adapun, komposisi kepemilikan saham di PT IndoJapan Steel adalah Nippon Steel, 30%, PT Adyawinsa Dinamika 30%, PT Dwijaya Sentosa Abadi 30% dan PT Krakatau Steel sendiri hanya 10%.

Harapannya, pabrik ini sudah bisa beroperasi mulai Januari 2013. Rencananya, pabrik ini akan dibangun di atas lahan seluas 4,8 hektare di Kawasan Industri Mitrakarang, Karawang, Jawa Barat.

Presiden Direktur PT Krakatau Steel Tbk, Fazwar Bujang mengatakan, bagi Krakatau Steel, pembangunan pabrik baru untuk baja otomotif tersebut karena peluang baja di sektor otomotif cukup menjanjikan. Dengan rata-rata kebutuhan baja untuk satu unit mobil mencapai 700 kilogram, maka kebutuhan baja untuk industri otomotif dalam setahun minimal 560.000 ton. "Kebutuhan baja untuk sektor otomotif juga akan semakin meningkat," kata Fazwar.

Minimnya saham yang dimiliki KS di IndoSteel lantaran Krakatau Steel lebih fokus pada industri hulunya, yakni memasok kebutuhan baja bagi industri lain.

Makanya, dalam pembuatan perusahaan patungan di industri hilir, porsi kepemilikan sahamnya terbatas.

Selama ini, kata Fazwar, Krakatau Steel juga sudah mensuplai baja untuk kebutuhan otomotif. Tapi kemampuan mereka terbatas pada baja lembaran dengan lebar maksimal 4 kaki saja.

Bisa juga untuk motor

Presiden Nippon Steel Trading Co Ltd, Tetsuo Imakubo menambahkan, Nippon memilih Indonesia sebagai basis produksi baja lembaran karena dipilih mereka karena pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat cepat ketimbang negara berkembang lainnya.

Hal ini tecermin dari permintaan otomotif yang tinggi. Dampaknya, "Permintaan baja juga tinggi, apalagi ada pembangunan infrastruktur," ujar" kata Imakubo.

Rencananya, sebagian besar bahan baku akan dipasok Krakatau Steel. Pabrik tersebut hanya akan memproduksi baja ukuran tertentu. Sementara untuk komponen bodi luar mobil yang lebarnya lebih dari 4 kaki, bahan baku akan dipasok Nippon Steel.

Adyawinsa Dinamika Markus Maturo menambahkan, pabrik ini akan memprioritaskan pembuatan baja lembaran komponen kendaraan roda empat yang selama ini denominasi merek Jepang. Namun tak menutup kemungkinan, lembaran baju untuk roda dua. "Produksinya 100% akan dipasarkan di dalam negeri," kata Markus. n

Industri Tembakau Di Lombok Mulai Membaik

MATARAM, KOMPAS.com- Petani tembakau di Lombok, Nusa Tenggara Barat, rata-rata bisa terseyum, menyusul membaiknya mutu dan harga daun tembakau jenis Virginia tahun ini. Membaiknya hasil tanaman bahan baku rokok itu didukung cuaca, antara lain relatif rendahnya curah hujan di awal masa tanam hingga musim petik tiba.
"Daunnya keemasan. Tanpa perlakuan khusus dalam proses pengeringan pun rendemennya sudah mencapai standar yang diinginkan, 15-17 persen," kata Lalu Hatman, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) NTB, di kediamannya, Desa Sukadana, Lombok Timur, yang dibuhungi dari Mataram hari Kamis (3/11/2011) pagi.
Di awal musim tanam lalu, para petani sebenarnya sempat khawatir, karena hujan sempat turun dan  bisa menyebabkan rusaknya tanaman dalam persemaian. Akan tetapi, kekhawatiran itu hanya sebentar, mengingat hujan kemudian berhenti. Malah, pada Juli-Agustus petani kemudian harus mengeluarkan uang tambahan untuk menyewa mesin penyedot air karena hujan tak lagi turun.
"Tiap hektar tembakau, sewa mesin air Rp 5 juta, sudah termasuk bahan bakar," tutur Saefullah, petani di Desa Montong Gamang, Lombok Tengah.
Menurut dia, tembakau yang dia tanam pada lahan 1 hektar kurang saat itu bagus pertumbuhannya karena kekurangan air. Kalau tidak diari, tanaman tidak tumbuh maksimal, batangnya hanya 60 cm dengan jumlah daun 12 lembar, atau di bawah pertumbuhan maksimal rata-rata 100 cm dengan jumlah 18 lembar.
Upayanya membuahkan hasil, menyusul mutu dan harga tembakau membaik. Tahun ini harga tembakau kering yang dijual ke perusahaan penampung milik sejumlah industri rokok di Pulau Jawa  berkisar Rp 3.400-Rp 3.500 per kilogram (kg). Untuk daun super bahkan bisa Rp 3.800 per kg.
"Tahun 2010 lalu, hasil panen paling banter dapat lima kuintal, karena tanaman kena tsunami (terendam air hujan-red). Uang penjualan tembakau ludes untuk bayar utang," tutur Hatman.
Menurut Hatman, saat ini panen yang dimulai Juli-Agustus hingga menjelang masa akhir (November), petani bisa memanen sekitar dua ton tembakau kering. Mereka rata-rata meraih keuntungan Rp 28 juta sampai Rp juta per hektar.

Areal tanaman tembakau di NTB 43.000 ha, terluas di Lombok Timur, dengan produksi 46.824 ton tahun 2010. Provinsi NTB merupakan pemasok terbesar kedua setelah Jawa Timur yan memiliki areal tanam 103.702 ha dengan produksi 80.503 ton.