JAKARTA. Keputusan pemerintah menghentikan ekspor bahan baku rotan mulai Desember ini tampaknya harus ditinjau lagi. Soalnya, posisi para pengusaha masih terpecah berkaitan dengan kebijakan tersebut.
"Tarik menarik kepentingan rotan sangat besar," kata Natsir Mansyur, Wakil Ketua Umum bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) setelah pertemuan soal kebijakan ekspor rotan di Kadin kemarin.
Hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain wakil-wakil dari Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia (APRI), Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo), dan juga wakil-wakil dari daerah produsen rotan. Namun Asosiasi Mebel Kayu dan Rotan Indonesia (AMKRI) yang mendorong penghentian ekspor rotan tersebut tidak hadir.
Dari pertemuan tersebut, disepakati lima poin yang kemudian akan disampaikan sebagai rekomendasi kepada pemerintah. Kelima poin tersebut diantaranya, mereka menolak penutupan ekspor rotan karena kenyataannya, produksi rotan tidak seluruhnya bisa diserap di dalam negeri. Kemudian, mereka minta agar pemerintah segera menerbitkan kebijakan tata niaga rotan yang baru memperhatikan kepentingan industri hulu sampai hilir.
Mereka juga minta pemerintah untuk mengontrol rotan plastik yang menyaingi rotan alam dan juga minta DPR RI dan DPD RI untuk mengawasi setiap kebijakan pemerintah.
Seperti ditulis KONTAN, Kementerian Perdagangan akan menghentikan ekspor rotan bahan baku mulai Desember ini. Tujuannya, agar industri rotan di negara lain yang mengandalkan bahan baku dari Indonesia tutup sehingga industri rotan di dalam negeri berkembang.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia (APRI), Julius Hoesan, mengakui bahwa kesepakatan penolakan ekspor rotan tidak mewakili kepentingan semua stakeholder rotan. Buktinya, AMKRI walau diundang tidak mau hadir.
Sementara Sae Tanangga Karim, Direktur Eksekutif Asmindo bilang, pihaknya tidak keberatan dengan penutupan ekspor rotan, selama produksi di seluruh daerah bisa terserap industri. Itulah sebabnya Asmindo mengusulkan adanya badan penyangga rotan. Modal badan penyangga tersebut mencapai Rp 700 miliar untuk masa enam bulan.
"Tarik menarik kepentingan rotan sangat besar," kata Natsir Mansyur, Wakil Ketua Umum bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) setelah pertemuan soal kebijakan ekspor rotan di Kadin kemarin.
Hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain wakil-wakil dari Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia (APRI), Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo), dan juga wakil-wakil dari daerah produsen rotan. Namun Asosiasi Mebel Kayu dan Rotan Indonesia (AMKRI) yang mendorong penghentian ekspor rotan tersebut tidak hadir.
Dari pertemuan tersebut, disepakati lima poin yang kemudian akan disampaikan sebagai rekomendasi kepada pemerintah. Kelima poin tersebut diantaranya, mereka menolak penutupan ekspor rotan karena kenyataannya, produksi rotan tidak seluruhnya bisa diserap di dalam negeri. Kemudian, mereka minta agar pemerintah segera menerbitkan kebijakan tata niaga rotan yang baru memperhatikan kepentingan industri hulu sampai hilir.
Mereka juga minta pemerintah untuk mengontrol rotan plastik yang menyaingi rotan alam dan juga minta DPR RI dan DPD RI untuk mengawasi setiap kebijakan pemerintah.
Seperti ditulis KONTAN, Kementerian Perdagangan akan menghentikan ekspor rotan bahan baku mulai Desember ini. Tujuannya, agar industri rotan di negara lain yang mengandalkan bahan baku dari Indonesia tutup sehingga industri rotan di dalam negeri berkembang.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia (APRI), Julius Hoesan, mengakui bahwa kesepakatan penolakan ekspor rotan tidak mewakili kepentingan semua stakeholder rotan. Buktinya, AMKRI walau diundang tidak mau hadir.
0 komentar:
Posting Komentar